Minggu, April 14, 2024
BerandaPemerintahanPepen Ucu Atila Dari ESDM Wilayah VI Tasikmalaya  Pastikan Dokumen Pengelolaan WPR...

Pepen Ucu Atila Dari ESDM Wilayah VI Tasikmalaya  Pastikan Dokumen Pengelolaan WPR Sudah Disusun

Kab. Tasikmalaya, SMI.- Pasca ditetapkannya WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang di terbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI), area pertambangan di wilayah kecamatan Cineam dan kecamatan Karangjaya kabupaten Tasikmalaya provinsi Jawa Barat yang mencakup 5 Desa, kini untuk syarat pengelolaan pun sudah mulai disusun.

Pepen Ucu Atila, ST. MAP, Penyelidik Bumi Ahli Muda dari Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya mengatakan, WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang diperuntukan untuk kegiatan pertambangan yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan kegiatan yang sederhana dan tidak menggunakan alat berat serta tidak menggunakan Peledakan, katanya. Selasa (28/11/2023).

“Saat ini WPR tersebut sudah diterbitkan pada tanggal 21 April 2022 melalui Kepmen ESDM Nomor 96.K/MB.01/MEM.B/2022, dimana lokasinya di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, khusus untuk diwilayah Kabupaten Tasikmalaya terletak di Kecamatan Karangjaya dan Cineam,” jelasnya.

Pepen Ucu Atila, ST. MAP juga menerangkan, setelah WPR di tetapkan, maka untuk selanjutnya dibuat dokumen Pengelolaan WPR yang saat ini sudah disusun oleh Dirjen Minerba Kementrian ESDM sebagai salah satu kelengkapan untuk pemenuhan persyaratan perizinan yang nanti akan diajukan/dimohon oleh pelaku usaha pertambangan. Dalam hal persyaratan untuk menempuh persyaratan Izin Pertambangan Rakyat maka pemohon harus membentuk koperasi dan saat ini sudah dibentuk beberapa koperasi, terangnya.

“Namun untuk persyaratan dokumen lingkungan belum ada keputusan final dari Kementrian KLH, apakah harus, Amdal, UKL UPL atau DPLH, dan saat ini Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat terus melakukan komunikasi dengan dengan Dirjen Minerba dan Kementrian KLH untuk segera memutuskan dokumen apa yang harus disusun oleh pelaku usaha pertambangan dalam memohon Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” pungkasnya.

Dikatakan sebelumnya, Ketua DPC APRI Kabupaten Tasikmalaya Hendra Cahyadi mengungkapkan, untuk pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya ini yang mencakup di 2 kecamatan ini yaitu Karangjaya dan Cineam, dan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai penambang itu ±2000 penambang, karena selain sudah menjadi tradisi juga sempat legal di tahun 90an, hanya saja keterbatasan atas regulasi pemerintah, dan masuknya kami di DPC APRI Kabupaten Tasikmalaya itu baru muncul Undang – Undang nomor 03 tahun 2020 perubahan dari Undang-undang nomor 04 tahun 2009, ungkapnya.

“Atas dasar usulan kami yang telah membentuk 5 Koperasi pada tahun 2020, maka terbitlah SK WPR yang luasnya ±380 hektar yang mencakup di 2 kecamatan yaitu Cineam dan Krangjaya yang mencakup 5 Desa, dan pasca penerbitan IPR, saat ini kami sedang menempuh penerbitan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mana kaitan penerbitan dokumen ini pihak pemerintah sendiri sempat berubah-rubah kebijakan, dan KLHS pun sempat menjadi kebijakan pemerintah daerah, dimana kami pun sudah mendapatkan surat untuk penerbitannya, namun untuk saat ini kebijakannya ditarik menjadi kewenangan Kementerian LHK,” jelasnya.

Hendra juga menuturkan, selain itu juga kemudian ada dokumen yang dikelola oleh pihak pemerintah yaitu dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat, dan untuk yang Tasikmalaya itu sudah selesai, dan itupun menjadi kewenangannya Kementerian ESDM, dan dengan dasar 2 dokumen tersebut serta kewajiban kami untuk membuat DPLH, maka sekarang kami sedang mendaftar IPR melalui daftar online OSS, tetapi yang menjadi kendala saat ini yaitu ada di pemerintah, karena hasil kordinasi kami dengan pihak DPMPTSP Provinsi Jawa Barat bahwa server IPR dari kementerian Investasi dan BKPM-RI sampai saat ini belum dibuka, tuturnya.

“Maka sambil menunggu servernya dibuka oleh pihak pemerintah, kami pun sekarang sedang mengerjakan dokumen DPLH, artinya ketika nanti dokumen itu selesai dan OSS atau servernya di buka, maka terbitlah IPR, kemudian khusus untuk yang di wilayah perhutani berdasarkan menteri Kehutanan nomor 07 atau yang baru ini kita diwajibkan menempuh PPKH, jadi pasca terbit IPR kita juga akan menempuh PPKH, dan alhamdulillah sambil berjalan itu semua sudah kami proses,” katanya.

Adapun sampai saat ini, lanjut Hendra menerangkan, kami sudah mengantongi dokumen PERTEK dari direktur perhutani tentang pengelolaan kawasan dan potensi pertambangan dari direktur perhutani, kemudian kita juga sudah mendapatkan surat analisis potensi hutan dari BPKH Yogyakarta yang merupakan balai kepanjangan dari kementerian LHK sebagai pemilik kawasan atau stakeholder negara yang menguasai tanah tersebut, karena perhutani sendiri merupakan BUMN yang mengelola tanah kalau tanah tersebut milik pemerintah, terangnya

“Selanjutnya atas dasar 2 dokumen tersebut sekarang kami sedang merujuk ke Gubernur untuk mendapatkan PPKH, maka otomatis ketika Gubernur menandatangani harus ada stakeholder terkait yang menindaklanjuti, sehingga sekarang kami sedang menempuh PERTEK dari dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat, yang nantinya Gubernur akan mengeluarkan PPKH dan berbarengan dengan selesainya IPR, jadi untuk mendapatkan PPKH ini, IPR juga harus sudah terbit, artinya dalam hal ini kami hanya tinggal beberapa langkah saja,” jelas Hendra.

Hendra Cahyadi juga menambahkan, sebetulnya ini merupakan perjuangan kami dari awal dengan cara mengedukasi masyarakat supaya legal, adapun sorotan-sorotan dari pihak luar itu memang penambangan ini dikerjakan kalau semuanya sudah selesai legalitas, maka kami di Asosiasi atau di APRI hanya bisa memfasilitasi semua pihak, baik APH ataupun dinas terkait untuk mensosialisasikan sebagaimana seharusnya kepada masyarakat, imbuhnya.

Halim Saepudin

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Berita Populer

Komentar